Menggiatkan Pembangunan Berbasis Aspirasi Lewat Keterbukaan Anggaran Desa di Kabupaten Wonosobo

Sejak mulai digelontorkannya Dana Desa, bisa dikatakan masih belum ada metode yang secara universal diakui, sebagai cara paling efektif untuk memastikan pengelolaan yang baik dari dana tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa anggaran Dana Desa selalu meningkat setiap tahunnya. Pembahasan tersebut merupakan salah satu poin diskusi yang muncul di tengah-tengah rangkaian “Peluncuran Kabupaten Wonosobo Sebagai Model Percontohan Open Data Keuangan Desa Wonosobo” yang diselenggarakan di Jakarta, 24 Juli 2017 lalu.

Diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Infest Yogyakarta, kegiatan diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian program kolaborasi keduanya untuk mewujudkan pemerintahan desa yang terbuka. Selain Infest Yogyakarta, Pemkab. Wonosobo juga dibantu oleh mitra-mitra lainnya seperti MAMPU-AUSAID, Hivos-MAVC dan Yayasan Tifa. Turut serta juga beberapa organisasi masyarakat sipil dan komunitas, seperti Medialink Jakarta dan Yayasan Air Putih. Dalam diskusi tersebut, Pemkab Wonosobo dan Infest Yogyakarta juga sekaligus meluncurkan terobosan baru dari kerjasama keduanya, yaitu portal data anggaran desa.

Lewat kolaborasi ini, Pemkab. Wonosobo membenahi pengelolaan anggaran desa secara komprehensif di seluruh 236 desa di sana. Dari mulai pengenalan model perencanaan apresiatif desa, perbaikan tata kelola pelayanan informasi desa, hingga yang paling mutakhir melalui penggunaan portal keterbukaan data anggaran desa. Dilaksanakan sejak tahun 2014, program ini dilaksanakan tidak hanya dalam bentuk penyediaan platform, tapi juga peningkatan kapasitas aparatur desa. Suatu pencapaian besar bagi inovasi pengelolaan anggaran desa dari pemerintah daerah.

Dengan program-program tersebut, diharapkan dampaknya akan meningkatkan partisipasi dan mekanisme akuntabilitas publik di dalam perencanaan pembangunan di desa. Irsyadul Ibad, Direktur Infest Yogyakarta, menyampaikan bahwa definisi desa terbuka yang dituju dalam program ini bukan sebatas pada penyediaan informasi kepada masyarakat. Tetapi juga membuka partisipasi masyarakat untuk menentukan, membantu dan menjadi bagian dari proses pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa.

Aldhiana Kusumawati, Kepala Sub-Bagian Keuangan dan Aset Desa, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, menjelaskan bahwa kehadiran program ini merupakan solusi awal dari masalah keterbatasan kapasitas pemerintah daerah untuk mengawasi pengelolaan anggaran desa secara satu-per-satu. “Paling maksimal yang bisa kami lakukan adalah melakukan audit dua tahun sekali, itupun juga belum tentu bisa memastikan anggaran desa dikelola dengan baik” jelas Aldhiana.

Lebih lanjut Aldhiana juga menjelaskan jika partisipasi masyarakat desa bukan saja untuk memenuhi kebutuhan desa itu sendiri. Tapi juga untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola dana desa yang jumlahnya semakin membesar tiap tahunnya. “Untuk keperluan itulah kami membutuhkan hadirnya portal data ini”, tambah Aldhiana.

Portal data anggaran yang diluncurkan pada kegiatan ini diciptakan sebagai “midlleware” atau perantara yang menghubungkan komunikasi data dari dan menuju desa dalam pengelolaan keuangan secara digital. Hasilnya pada tahun 2017 ini, penganggaran desa dan evaluasi atas anggaran yang diusulkan desa sudah dilakukan secara digital sepenuhnya.

Pada aspek ini, data disajikan dengan mempertimbangkan dua standar yaitu terbaca oleh mesin komputer dan perangkat TIK lain (machine readable); serta juga terbaca oleh manusia (human readable). Mempertimbangkan keterbatasan akses internet pada sebagian masyarakat, pemerintah Wonosobo juga telah mewajibkan semua desa untuk menyajikan informasi keuangan desa melalui baliho alat penginformasian lain yang disaksikan oleh publik secara mudah.

Berkat upaya tersebut juga, informasi-informasi keuangan desa, berikut transaksi dan laporan, kini tersedia dan terbuka untuk publik. Publik dapat mengakses informasi melalui portal data ini. Penyajian informasi secara “real time” ini diharapkan memperkuat partisipasi warga dalam pengawasan pembangunan desa.

Selanjutnya, baik Infest Yogyakarta maupun Pemkab. Wonosobo berharap penerapan program ini dapat memperkaya khasanah wawasan mengenai pengelolaan keterbukaan anggaran desa secara nasional. Agar kemudian setiap dana desa dapat sepenuhnya dipastikan membantu perekonomian masyarakat desa.