Ingin Memastikan Dana Desa Bermanfaat Untuk Masyarakat, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Sambangi Desa di Wonosobo

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (PK) Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menyempatkan berkunjung ke 2 (dua) desa di wilayah Kecamatan Kejajar dan Garung di sela padatnya acara beliau di PT. Geodipa Energi.

“Dana Desanya untuk apa pak Kades? Manfaatnya buat masyarakat apa?” dua pertanyaan sederhana itu menjadi pembuka kunjungan beliau di Desa Igirmranak, Kejajar.

Sambil memamerkan master plan pengembangan desa yang dimiliki, Joko Tri Sadono menjelaskan bagaimana Dana Desa selama 5 (lima) tahun ini sangat berdampak untuk kemajuan desanya dan dia senantiasa berupaya melaksanakan amanah warga untuk mewujudkan visi Desa Igirmranak sebagai pusat wisata alam yang lestari, kreatif, dan unggul dalam bidang infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. “Visi tersebut disusun bersama oleh warga saya, pemerintah desa kami berupaya mewujudkannya antara lain dengan mengembangkan warung permakultur, pendakian Gunung Prau dan pelestarian budaya Merti Bumi. Pekerjaan rumah infrastruktur kami sudah hampir selesai, saat ini kami fokus mengembangkan sarana olahraga, warung permakultur dan ingin mengolah sampah dari kotoran kambing di kandang komunal yang desa miliki untuk menjadi pupuk bagi lahan pertanian warga.”

Hal tersebut mendapat tanggapan “Saya apresiasi karena Bapak berjuang dari 0, pertahankan prinsip kebaikan yang diyakini desa ini!” terang Dirjen PK di warung permakultur desa ini. Beliau juga tertarik dengan keterbukaan informasi keuangan desa yang terpampang beberapa di sudut desa “Bagus ini, ada info soal pajak dan dilengkapi foto hasil kegiatan”, lanjutnya.

Desa beruntung lainnya yang disambangi Dirjen PK adalah Desa Mlandi, Garung. Desa ini memanfaatkan kunjungan tersebut untuk pamer peta digital tematik mereka. Dari peta tersebut bisa dilihat titik pembangunan dan jalur sambungan air bersih dari rumah ke rumah yang berasal dari berbagai sumber pendanaan, baik yang dibiayai Dana Desa maupun Dana Alokasi Khusus. “Pengelolaan air bersih di desa ini juga mulai dikelola BUMDesa. Kami pastikan semua warga sudah mendapatkan akses air bersih air minum yang layak dan sehat dengan biaya yang sangat terjangkau, lima ribu rupiah” terang Budi Irawan, Kades Mlandi.

Selain itu, desa ini sedang fokus berupaya melakukan penataan ruang desa sekaligus menjaga kelestarian alam melalui pengelolaan sampah dan gerakan “satu cangkir kopi merawat bumi”.
Sambil mencicipi “kopi dana desa” di desa ini, yakni kopi yang dihasilkan dari kegiatan konservasi alam yang didanai dana desa, Dirjen PK menyatakan bahwa ke depan kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dikuatkan seperti di desa ini, perlu membangun kesadaran warga bahwa masyarakat bisa merasakan manfaat lebih dari kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Beliau berpesan kepada seluruh desa untuk mengelola keuangan desa dengan baik dan akuntabel “Setiap titik kegiatan fisik wajib diberi penanda sumber dana, besaran dana dan tahun pelaksanaan, tidak perlu tanda yang sangat bagus, yang penting ada tanda dan jelas, agar semua bisa mengawasi”. Camat juga diminta untuk ikut mengawasi. “Optimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan yang dimiliki oleh Camat” pesan beliau.

Dari 2 (dua) desa yang dikunjungi di Wonosobo Dirjen PK menyatakan “Terlihat dari segi kapasitas dan kualitas penggunaan dana desa sudah cukup baik, dalam artian mereka bisa menentukan prioritas dengan baik, dari sisi perencanaan dan implementasi cukup baik, Semoga ini bisa ditingkatkan dan tidak menyisakan permasalahan hukum”.

Beliau juga mengapresiasi pengelolaan data keuangan desa di Wonosobo. “Sangat baik, saya liat semuanya bisa sangat terbuka, masyarakat jadi bisa mengawasi langsung dan memberikan dukungan untuk kemajuan desa!” tegas beliau.

#10 Juli 2019

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Setjen dan Badan Keahlian DPR RI tertarik dengan Open Data Keuangan Desa

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Drs. Helmizar, M.E beserta tim berkunjung ke Kabupaten Wonosobo untuk berdiskusi soal pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa serta implementasi Open Data Keuangan Desa. Sebagai Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, instansi kami mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang anggaran dalam pelaksanaan dan pengawasan anggaran, terang Helmizar.

Ada beberapa alasan, kami datang ke Wonosobo, salah satunya ingin melihat bagaimana Dana Desa dikelola dan dimanfaatkan di Wonosobo, pada tahun 2017 penggunaan Dana Desa didominasi oleh Bidang Pembangunan sebesar 79,5% dari realisasi, akan tetapi juga terlihat perbaikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selain itu kami tertarik menggali lebih jauh soal inisiasi OPEN DATA KEUANGAN DESA sebagai bentuk perlibatan masyarakat dalam pengawasan Keuangan Desa, lanjutnya.

Diskusi tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan Sekda, diikuti oleh beberapa perangkat daerah seperti Bagian Pemerintahan Setda, Inspektorat, Bappeda, BPPKAD, Diskominfo, Dinas Sosial PMD, Kecamatan Garung juga perwakilan dari desa Kades Ngadikerso, Kades Kuripan, Sekdes Gondang, Sekdes Semayu dan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3).

Diskusi menjadi lebih dinamis saat dibahas tentang bagaimana tantangan Dana Desa yang sudah 5 tahun ini bisa berdampak untuk peningkatan asli desa. Menurut Kades Kuripan, tidak mudah membawa mindset masyarakat memanfaatkan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi, karena rata-rata justru aspirasi masyarakat menginginkan soal infrastruktur. Kades Ngadikerso melengkapi bahwa kadang ada tuntutan dana tersebut dapat dibagi merata setiap dusun, akan tetapi pihaknya selalu berupaya untuk mendorong masyarakat menyepakati prioritas yang sudah dituangkan dalam RPJMDesa termasuk juga mendorong masyarakat tidak patah semangat mengembangkan singkong menjadi produk makanan. Kedua Kades tersebut juga menceritakan bagaimana proses musyawarah perencanaan desa di desanya masing-masing.

Soal pemanfaatan Dana Desa, Kabag Pemerintahan Setda, Tono Prihatono menceritakan bagaimana pemerintah Kabupaten Wonosobo mengawal Dana Desa. Wonosobo merupakan daerah termiskin di Jawa Tengah, dan kemiskinan itu posisinya ada di desa. Selain itu kita juga masih punya masalah dengan akses warga terhadap pengambilan keputusan di desa dan semua masalah itu tidak bisa selalu mengandalkan supra desa untuk mengawasi. Kami yakin bahwa proses akuntabilitas keuangan desa hanya akan efektif jika masyarakat terlibat dan mendapatkan informasi. Akhirnya Open Data Keuangan Desa ini diambil sebagai pintu masuk untuk mengatasi semua masalah itu.

Selain itu pemerintah kabupaten juga mendorong desa untuk melakukan intervensi penanganan kemiskinan melalui 8 (delapan) area kemiskinan mikro yakni peningkatan kualitas hidup melalui “Gerakan 100-0-100”; Fasilitasi jaringan listrik tempat tinggal bagi masyarakat miskin; Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan bagi warga usia produktif dan disabilitas; Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat, revitalisasi posyandu dan posbindu, upaya pencegahan dan penanganan stunting; Peningkatan kualitas keluarga melalui pengembangan program “Kampung Keluarga Berencana”; Revitalisasi program wajardikdas dengan “Gerakan Kembali ke Sekolah” melalui pendidikan formal maupun non formal; Peningkatan literasi untuk kesejahteraan melalui “Gerakan Perpustakaan Seru” serta Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aset dan potensi desa sesuai dengan kearifan lokal.

Kasubag keuangan dan Aset Desa, Aldhiana Kusumawati menjelaskan bahwa Inisiasi Open Data Keuangan Desa merupakan Inisiatif membangun mekanisme e-budgeting untuk desa di Wonosobo sekaligus meletakkannya sebagai data terbuka yang dapat diakses secara “real time” oleh masyarakat. Proses ini dibangun lama sejak 2016, karena tidak hanya menyangkut soal software dan hardware, tapi juga brainware. Saat ini dim

anapun kapanpun dan siapapun bisa melihat data perencanaan dan keuangan desa di Wonosobo dengan mengakses https://datadesa.wonosobokab.go.id/

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara mengapresiasi upaya dan inovasi yang dilakukan di Wonosobo dalam mengawal Dana Desa. Cerita keberhasilan ini akan menjadi bahan yang menarik bagi kami untuk melaporkannya dalam rapat paripurna DPR RI, terang Helmizar.

Asisten Pemerintahan Sekda, Aziz Wijaya menegaskan bahwa keberhasilan tersebut dicapai karena tim di kabupaten kompak, beberapa perangkat daerah yang hadir hari ini adalah para pihak yang berkomitmen ikut mengawal dan memajukan desa di Wonosobo.

Menutup diskusi, Sarwanto dari MP3 me

nyatakan bahwa kita harus bangga dan mengapresiasi keterbukaan informasi di desa ini, mengingat hal tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dari lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah yang akuntabel adalah lembaga yang paripurna dalam menyelenggarakan proses pemerintahan.

#9 Juli 2019