Mudahkan Pelayanan Kerjasama Daerah Dengan Asik Sobo

Pemerintah Kabupaten Wonosobo janjikan permudah kepengurusan kerja sama antarinstansi. Kepala Bagian Organisasi Pemerintahan Setda Kabupaten Wonosobo, Dwi Saraswati menjelaskan kemudahan layanan itu melalui aplikasi Asik Sobo.

Aplikasi tersebut menurutnya digunakan untuk memberikan menu layanan yang mudah dan cepat kepada seluruh stakeholder. Mulai dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, media massa maupun masyarakat.

“Jenis layanannya ada beberapa. Salah satunya adalah digitalisasi dokumen. Kemudian publikasi, dan layanan untuk mengetahui apakah proses perijinan yang dikeluarkan sudah habis atau belum. Semuanya akan lengkap di sana,” katanya. Read More

Rakor Camat Wonosobo, Camat Diminta Jalin Komunikasi yang Efektif

Mengingat masih adanya beberapa masalah terkait pengentasan kemiskinan, masalah pendidikan dan kesehatan yang perlu segera diselesaikan. Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, dalam arahannya saat Rapat Koordinasi Camat  di Pendopo Utara menegaskan, perlunya koordinasi dan sinergitas yang kuat antar semua sektor, utamanya Pemerintahan  Kecamatan ke OPD terkait, Selasa, (24/5/2022).

Bupati meminta kepada Camat se-Wonosobo untuk terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait perihal penyelesaian persoalan yang masih menjadi tugas bersama.

Selanjutnya Bupati juga menyampaikan, guna menjalin komunikasi yang efektif antar perangkat daerah, diperlukan forum komunikasi yang bersifat santai  sehingga akan mendukung terciptanya iklim kerjasama yang kondusif. Selain itu, evaluasi secara berkala perlu rutin diadakan oleh camat agar capaian kinerja bisa termonitoring dengan optimal.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Wonosobo menekankan semua Camat dituntut fokus menyelesaikan pekerjaan rumahnya masing-masing sampai selesai. Diantaranya dengan meningkatkan hubungan harmonisasi internal serta akselerasi pada kinerja pemerintahannya.

RLPPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021

Wonosobo Menjadi Lokasi Pilot Project Pengembangan SIDesa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Universitas Dian Nuswantoro, menyempurnakan pengembangan SIDesa (Sistem Aplikasi Dashboard) Provinsi Jawa Tengah tahun ini. Hal tersebut disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Pengembangan SIDesa Jateng Tahun 2019 se Kabupaten Wonosobo pada tanggal 28 Agustus 2019 di Pendopo Belakang.

Didi Haryadi, S.H., M.H., Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa “Pada dasarnya SID di desa-desa di Jawa Tengah telah berjalan aktif. Pemerintah Desa beserta masyarakatnya antusias dalam mengembangkan SID di daerahnya. Banyaknya aplikasi yang beredar di desa menjadi kendala tersendiri bagi proses integrasi data baik secara teknis maupun secara peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi dengan membangun SIDesa Jateng. Aplikasi Dashboard SIDesa Jateng merupakan hilirisasi SID di Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya adalah Kabupaten Wonosobo. SID di Kabupaten Wonosobo dengan aplikasi Open Data Keuangan Desa nya telah mampu terintegrasi hingga tingkat Kabupaten”

Beliau menyatakan alasan mengapa Wonosobo yang dipilih menjadi lokasi pertama untuk pengembangan SIDesa ini :

“Karena sampai detik ini, baru Kabupaten Wonosobo yang berhasil integrasikan data keuangan desanya dengan SIDesa ini, itu berkat Wonosobo sudah mengembangkan sistem informasi keuangan desa dengan standar data terbuka, atau dikenal dengan Open Data Keuangan Desa. Kreativitas anak bangsa ini harus dihargai dan diapresiasi,” lanjut beliau.

Pengembangan SIDesa merupakan kegiatan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa melalui integrasi data yang presisi dengan kondisi faktual di desa. Integrasi data merupakan suatu proses menggabungkan atau menyatukan data yang berasal dari sumber yang berbeda dalam rangka mendukung manajemen informasi dan mendukung pengguna untuk melihat kesatuan data. Pengembangan SID di Provinsi Jawa Tengah diprioritaskan pada 3 (tiga) data yaitu data kependudukan, data kemiskinan, dan data keuangan. Ketiga data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar Pemerintah dalam menerapkan kebijakan terkait pembangunan desa.

Kabag Pemerintahan Setda, Drs. Tono Prihatono menyambut baik apresiasi dan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah “Kami berterima kasih, karena akhirnya perjuangan Wonosobo menegakkan standar data terbuka pada pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi mendapatkan apresiasi dan tentunya akan mendatangkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat di Jawa Tengah bahkan dunia.” Tono menegaskan kepada seluruh desa yang hadir bahwa desa agar semakin memacu kinerja akuntabilitas keuangannya, karena sekarang progress kinerja keuangan mereka juga dapat dipantau oleh banyak pihak.

180 peserta yang hadir yang berasal dari Sekretaris Desa/ Admin Desa, Kasi Pemerintahan Kecamatan, Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa menyambut baik SIDesa ini. “Sistem informasi ini tidak menambah repot desa, karena desa tetap menggunakan Sistem Informasi Desa Mitra Desa yang telah digunakan sejak 2016, dan otomatis data akan ter-update ketika kami melakukan integrasi ke portal Open Data Keuangan Desa, kami berharap SIDesa ini ke depan juga menjadi rumah data bagi inovasi dan potensi yang ada di seluruh desa di Jawa Tengah, sehingga dimungkinkan akan terjadi kerjasama antar desa di Jawa Tengah.”

Menutup acara tersebut, Didi Hariyadi menyatakan bahwa hari ini awal, pada bulan November kita akan melatih 500 orang dari seluruh desa di Wonosobo untuk mengembangkan SIDesa ini bersama-sama. “Ini akan menjadi rumah data yang besar dan terus berkembang yang akan mendatangkan banyak manfaat bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

#28-08-2019

Ingin Memastikan Dana Desa Bermanfaat Untuk Masyarakat, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Sambangi Desa di Wonosobo

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (PK) Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menyempatkan berkunjung ke 2 (dua) desa di wilayah Kecamatan Kejajar dan Garung di sela padatnya acara beliau di PT. Geodipa Energi.

“Dana Desanya untuk apa pak Kades? Manfaatnya buat masyarakat apa?” dua pertanyaan sederhana itu menjadi pembuka kunjungan beliau di Desa Igirmranak, Kejajar.

Sambil memamerkan master plan pengembangan desa yang dimiliki, Joko Tri Sadono menjelaskan bagaimana Dana Desa selama 5 (lima) tahun ini sangat berdampak untuk kemajuan desanya dan dia senantiasa berupaya melaksanakan amanah warga untuk mewujudkan visi Desa Igirmranak sebagai pusat wisata alam yang lestari, kreatif, dan unggul dalam bidang infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. “Visi tersebut disusun bersama oleh warga saya, pemerintah desa kami berupaya mewujudkannya antara lain dengan mengembangkan warung permakultur, pendakian Gunung Prau dan pelestarian budaya Merti Bumi. Pekerjaan rumah infrastruktur kami sudah hampir selesai, saat ini kami fokus mengembangkan sarana olahraga, warung permakultur dan ingin mengolah sampah dari kotoran kambing di kandang komunal yang desa miliki untuk menjadi pupuk bagi lahan pertanian warga.”

Hal tersebut mendapat tanggapan “Saya apresiasi karena Bapak berjuang dari 0, pertahankan prinsip kebaikan yang diyakini desa ini!” terang Dirjen PK di warung permakultur desa ini. Beliau juga tertarik dengan keterbukaan informasi keuangan desa yang terpampang beberapa di sudut desa “Bagus ini, ada info soal pajak dan dilengkapi foto hasil kegiatan”, lanjutnya.

Desa beruntung lainnya yang disambangi Dirjen PK adalah Desa Mlandi, Garung. Desa ini memanfaatkan kunjungan tersebut untuk pamer peta digital tematik mereka. Dari peta tersebut bisa dilihat titik pembangunan dan jalur sambungan air bersih dari rumah ke rumah yang berasal dari berbagai sumber pendanaan, baik yang dibiayai Dana Desa maupun Dana Alokasi Khusus. “Pengelolaan air bersih di desa ini juga mulai dikelola BUMDesa. Kami pastikan semua warga sudah mendapatkan akses air bersih air minum yang layak dan sehat dengan biaya yang sangat terjangkau, lima ribu rupiah” terang Budi Irawan, Kades Mlandi.

Selain itu, desa ini sedang fokus berupaya melakukan penataan ruang desa sekaligus menjaga kelestarian alam melalui pengelolaan sampah dan gerakan “satu cangkir kopi merawat bumi”.
Sambil mencicipi “kopi dana desa” di desa ini, yakni kopi yang dihasilkan dari kegiatan konservasi alam yang didanai dana desa, Dirjen PK menyatakan bahwa ke depan kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dikuatkan seperti di desa ini, perlu membangun kesadaran warga bahwa masyarakat bisa merasakan manfaat lebih dari kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Beliau berpesan kepada seluruh desa untuk mengelola keuangan desa dengan baik dan akuntabel “Setiap titik kegiatan fisik wajib diberi penanda sumber dana, besaran dana dan tahun pelaksanaan, tidak perlu tanda yang sangat bagus, yang penting ada tanda dan jelas, agar semua bisa mengawasi”. Camat juga diminta untuk ikut mengawasi. “Optimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan yang dimiliki oleh Camat” pesan beliau.

Dari 2 (dua) desa yang dikunjungi di Wonosobo Dirjen PK menyatakan “Terlihat dari segi kapasitas dan kualitas penggunaan dana desa sudah cukup baik, dalam artian mereka bisa menentukan prioritas dengan baik, dari sisi perencanaan dan implementasi cukup baik, Semoga ini bisa ditingkatkan dan tidak menyisakan permasalahan hukum”.

Beliau juga mengapresiasi pengelolaan data keuangan desa di Wonosobo. “Sangat baik, saya liat semuanya bisa sangat terbuka, masyarakat jadi bisa mengawasi langsung dan memberikan dukungan untuk kemajuan desa!” tegas beliau.

#10 Juli 2019

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Setjen dan Badan Keahlian DPR RI tertarik dengan Open Data Keuangan Desa

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Drs. Helmizar, M.E beserta tim berkunjung ke Kabupaten Wonosobo untuk berdiskusi soal pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa serta implementasi Open Data Keuangan Desa. Sebagai Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, instansi kami mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang anggaran dalam pelaksanaan dan pengawasan anggaran, terang Helmizar.

Ada beberapa alasan, kami datang ke Wonosobo, salah satunya ingin melihat bagaimana Dana Desa dikelola dan dimanfaatkan di Wonosobo, pada tahun 2017 penggunaan Dana Desa didominasi oleh Bidang Pembangunan sebesar 79,5% dari realisasi, akan tetapi juga terlihat perbaikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selain itu kami tertarik menggali lebih jauh soal inisiasi OPEN DATA KEUANGAN DESA sebagai bentuk perlibatan masyarakat dalam pengawasan Keuangan Desa, lanjutnya.

Diskusi tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan Sekda, diikuti oleh beberapa perangkat daerah seperti Bagian Pemerintahan Setda, Inspektorat, Bappeda, BPPKAD, Diskominfo, Dinas Sosial PMD, Kecamatan Garung juga perwakilan dari desa Kades Ngadikerso, Kades Kuripan, Sekdes Gondang, Sekdes Semayu dan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3).

Diskusi menjadi lebih dinamis saat dibahas tentang bagaimana tantangan Dana Desa yang sudah 5 tahun ini bisa berdampak untuk peningkatan asli desa. Menurut Kades Kuripan, tidak mudah membawa mindset masyarakat memanfaatkan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi, karena rata-rata justru aspirasi masyarakat menginginkan soal infrastruktur. Kades Ngadikerso melengkapi bahwa kadang ada tuntutan dana tersebut dapat dibagi merata setiap dusun, akan tetapi pihaknya selalu berupaya untuk mendorong masyarakat menyepakati prioritas yang sudah dituangkan dalam RPJMDesa termasuk juga mendorong masyarakat tidak patah semangat mengembangkan singkong menjadi produk makanan. Kedua Kades tersebut juga menceritakan bagaimana proses musyawarah perencanaan desa di desanya masing-masing.

Soal pemanfaatan Dana Desa, Kabag Pemerintahan Setda, Tono Prihatono menceritakan bagaimana pemerintah Kabupaten Wonosobo mengawal Dana Desa. Wonosobo merupakan daerah termiskin di Jawa Tengah, dan kemiskinan itu posisinya ada di desa. Selain itu kita juga masih punya masalah dengan akses warga terhadap pengambilan keputusan di desa dan semua masalah itu tidak bisa selalu mengandalkan supra desa untuk mengawasi. Kami yakin bahwa proses akuntabilitas keuangan desa hanya akan efektif jika masyarakat terlibat dan mendapatkan informasi. Akhirnya Open Data Keuangan Desa ini diambil sebagai pintu masuk untuk mengatasi semua masalah itu.

Selain itu pemerintah kabupaten juga mendorong desa untuk melakukan intervensi penanganan kemiskinan melalui 8 (delapan) area kemiskinan mikro yakni peningkatan kualitas hidup melalui “Gerakan 100-0-100”; Fasilitasi jaringan listrik tempat tinggal bagi masyarakat miskin; Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan bagi warga usia produktif dan disabilitas; Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat, revitalisasi posyandu dan posbindu, upaya pencegahan dan penanganan stunting; Peningkatan kualitas keluarga melalui pengembangan program “Kampung Keluarga Berencana”; Revitalisasi program wajardikdas dengan “Gerakan Kembali ke Sekolah” melalui pendidikan formal maupun non formal; Peningkatan literasi untuk kesejahteraan melalui “Gerakan Perpustakaan Seru” serta Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aset dan potensi desa sesuai dengan kearifan lokal.

Kasubag keuangan dan Aset Desa, Aldhiana Kusumawati menjelaskan bahwa Inisiasi Open Data Keuangan Desa merupakan Inisiatif membangun mekanisme e-budgeting untuk desa di Wonosobo sekaligus meletakkannya sebagai data terbuka yang dapat diakses secara “real time” oleh masyarakat. Proses ini dibangun lama sejak 2016, karena tidak hanya menyangkut soal software dan hardware, tapi juga brainware. Saat ini dim

anapun kapanpun dan siapapun bisa melihat data perencanaan dan keuangan desa di Wonosobo dengan mengakses https://datadesa.wonosobokab.go.id/

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara mengapresiasi upaya dan inovasi yang dilakukan di Wonosobo dalam mengawal Dana Desa. Cerita keberhasilan ini akan menjadi bahan yang menarik bagi kami untuk melaporkannya dalam rapat paripurna DPR RI, terang Helmizar.

Asisten Pemerintahan Sekda, Aziz Wijaya menegaskan bahwa keberhasilan tersebut dicapai karena tim di kabupaten kompak, beberapa perangkat daerah yang hadir hari ini adalah para pihak yang berkomitmen ikut mengawal dan memajukan desa di Wonosobo.

Menutup diskusi, Sarwanto dari MP3 me

nyatakan bahwa kita harus bangga dan mengapresiasi keterbukaan informasi di desa ini, mengingat hal tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dari lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah yang akuntabel adalah lembaga yang paripurna dalam menyelenggarakan proses pemerintahan.

#9 Juli 2019